Bogor, 4 Februari 2024 — Upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim (DPMA), Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) IPB University, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi menggelar diskusi strategis mengenai pengembangan program Sekolah Keluarga Berkualitas (SKB).
Ketua Departemen IKK IPB University, Dr. Tin Herawati, S.P., M.Si., menjelaskan program SKB merupakan salah satu langkah konkret dalam menciptakan keluarga yang tangguh, produktif, dan mandiri secara ekonomi. “Program SKB tidak hanya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi produktif. Bekasi memiliki potensi besar, terutama dengan adanya banyak perusahaan industri yang dapat kita sinergikan melalui CSR,” ujarnya.
Dr. Tin juga menambahkan bahwa program ini selaras dengan berbagai inisiatif yang telah berjalan, seperti pembinaan kelompok produktif dan penyusunan buku profil anak dan gender. “Harapannya, SKB bisa menjadi bagian integral dari DPMA untuk jangkauan yang lebih luas dan kerjasama yang lebih besar dalam berbagai aspek, terutama ekonomi produktif,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur DPMA IPB University, Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis bahan lokal. Ia memaparkan gagasan pelatihan terkait pangan berbahan dasar hasil pertanian lokal sebagai bentuk penguatan ekonomi keluarga. “Kami ingin mendorong masyarakat untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah dan sehat. Dengan pelatihan seperti ini, keluarga dapat menjadi lebih produktif,” jelasnya.
Upaya memperluas dampak program, SKB dirancang untuk melibatkan perusahaan besar di Bekasi sebagai mitra dalam memberikan pelatihan, pendampingan usaha, serta bantuan modal. Hal ini disampaikan oleh Dr. rer. pol. M. Iqbal Irfany, S.E., M.APP.EC., yang menyoroti perlunya integrasi program ini dengan kegiatan akademik seperti pengembangan UMKM, desa binaan, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). “Sinergi dengan perusahaan dapat membuka peluang yang lebih besar dalam hal pendanaan dan sumber daya untuk pelaksanaan program secara efektif,” ungkapnya.
Dari sisi pemerintah daerah, DP3A Kota Bekasi turut memberikan pandangan mengenai pentingnya aspek perlindungan keluarga. Ibu Titin (Kepala Dinas P3A Kabupaten Bekasi) menekankan bahwa peningkatan kualitas keluarga harus mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan perempuan dan anak. “Selain meningkatkan keterampilan ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan juga menjadi prioritas. Keluarga harus tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman,” tuturnya.
Pak Hendra dari DP3A juga menjelaskan tahap awal program SKB akan dimulai dengan Training of Trainer (TOT) yang akan melibatkan 56 fasilitator dari 23 kecamatan di Kota Bekasi. “Pelatihan ini akan berlangsung selama tiga hari, mencakup sesi teori dan praktik lapangan yang difasilitasi oleh DPMA dan IKK IPB. TOT ini menjadi fondasi penting agar fasilitator dapat memberikan pendampingan yang efektif di komunitas masing-masing,” jelasnya.
Selain pelatihan TOT, program SKB juga akan menyusun modul pelatihan dan buku panduan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pendekatan berbasis pemberdayaan dan pelatihan berkelanjutan, SKB diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan keluarga yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
“Melalui program ini, kami ingin membangun ketahanan keluarga yang tidak hanya berkualitas dalam aspek sosial, tetapi juga mandiri secara ekonomi. Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan,” pungkas Dr. Tin Herawati.